Sidang Indra Kenz, Kejaksaan Agung Tegaskan Dakwaan Sesuai Aturan

Sidang Indra Kenz, Kejaksaan Agung Tegaskan Dakwaan Sesuai Aturan ( Dok. Kompas )

epanrita.net – Dalam persidangan kasus Penipuan Investasi, jaksa mengatakan eksepsi terdakwa Indra Kenz tidak berdasar dan melanggar pasal 156(1) BPK.

Karena itu, Jaksa Agung meminta hakim menolak eksepsi Indra Kenz. JPU juga mengatakan bahwa dakwaan yang mereka siapkan juga memenuhi persyaratan formal.

Bacaan Lainnya

“Kami menyampaikan kesimpulan terhadap eksepsi terdakwa IK. Satu, bahwa surat-surat dakwaan hukum terdakwa sudah memenuhi syarat formil dan syarat-syarat materi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP,” ujar JPU Tomi Detasatria di PN Tangerang, Selasa (16/8/2022).

Jaksa juga meminta hakim untuk menyatakan apakah dakwaan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Menetapkan bahwa pemeriksaan atas sidang perkara pidana atas nama terdakwa Indra Kenz dapat dilanjutkan. Demikian yang dapat kami sampaikan atas eksepsi yang diajukan Indra Kenz,” ujar dia.

Di persidangan, terungkap bahwa nama samaran Indra Kesuma ada di Internet.

Sebelumnya, kuasa hukum Indra Kenz Brian Praneda membuat eksepsi pada sidang pembukaan yang digelar Jumat (12/8/2022). Brian mengatakan pihaknya memiliki tiga alasan untuk membuat pengecualian.

“Kami mengajukan (eksepsi) kenapa karena jumlah saksi yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta itu berjumlah 26 dan di Tangsel hanya 13 dan saksi – saksi lain tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Brian di PN Tangerang, Jumat.

Alasan kedua, kata dia, target pelaporan utama bukan pelanggan, melainkan pengelola aplikasi Binomo. Pasalnya, korban mentransfer transaksinya ke rekening Binomo, bukan ke Indra.

“Jadi jelas ada hubungan hukum antara Binomo dengan para korban, seharusnya Binomo itu diangkat sebagai pihak dalam perkara ini untuk dijadikan tersangka dan kemudian terdakwa. Tapi itu tidak ada, tidak terjadi di sini,” lanjut Brian.

Kemudian ketiga, korban membuat kesepakatan dengan Binomo sebelum berdagang. Dia menganggap kontrak ini sebagai hubungan hukum antara korban dan Binomo.

Jika di kemudian hari timbul perselisihan atau perselisihan, kami akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan syarat dan ketentuan.

“Selebihnya kita tunggu tanggapan JPU seperti apa,” pungkas dia.

Pos terkait