epanrita.net – Partai Buruh berpendapat pemerintah harus menetapkan kebijakan yang memisahkan pengguna bahan bakar minyak bersubsidi dan tidak bersubsidi (BBM).
Hal ini untuk mengatasi beban subsidi BBM negara sebesar Rp502 triliun, di satu sisi, untuk menyelamatkan jutaan pekerja dari keterpurukan ekonomi akibat tingginya harga BBM dan komoditas.
“Misalnya, untuk sepeda motor, angkutan umum, dan kendaraan publik yang lain, BBM-nya tidak ada kenaikan (harga),” ungkap Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (24/8/2022).
“Sedangkan untuk mobil, (pemisahannya) menggunakan tahun pembuatan. Misalnya, yang diproduksi tahun 2005 ke bawah, tidak mengalami kenaikan harga Pertalite,” ujarnya.
Pemisahan ini bermakna karena daya beli pekerja saat ini rendah akibat krisis COVID-19 dan pemberlakuan UU Cipta Kerja.
Karena dua faktor ini, upah pekerja hampir tidak meningkat selama tiga tahun terakhir. Sementara itu, harga terus naik dan harga kebutuhan semakin mahal.
“Kalau BBM naik, bisa-bisa daya beli mereka turun hingga 50 persen,” ujar Said.
Sementara itu, diperkirakan banyak perusahaan harus melakukan efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kenaikan harga minyak.
Pekerja akan menjadi korban dua kali. Biaya hidup semakin tinggi sementara mata pencaharian mereka terancam.
“Selain itu, sebelum energi terbarukan siap beroperasi, sepanjang itu pula harga BBM tidak perlu dinaikkan,” kata Said.
Dia mengatakan beberapa elemen partainya dan serikat pekerja akan protes awal bulan depan jika pemerintah menaikkan harga BBM.
“Bilamana BBM dipaksakan naik juga, maka Partai Buruh bersama serikat petani, nelayan, ojek online, pekerja rumah tangga, dan miskin kota; akan melakukan pemogokan besar-besaran yang diawali dengan demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia pada awal September,” ujar Said.
Sebelumnya sempat ramai dibicarakan soal harga BBM yang tinggi di dalam istana, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Penanaman Modal (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan kenaikan subsidi untuk pertalite dan solar pada pekan depan.
“Nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa bagaimana mengenai kenaikan harga ini (BBM subsidi). Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian karena kita harga BBM termurah di kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” katanya saat memberikan Kuliah Umum di Universitas Hasanuddin, Jumat (19/8/2022).
