PDIP Singgung Formula E di Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD DKI

PDIP Singgung Formula E di Rapat Paripurna Pertanggungjawaban APBD DKI ( Dok. Kompas com )

epanrita.net – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) membahas minimnya dana fee komitmen pelaksanaan Formula E dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (24 Agustus 2022).

Agenda rapat adalah menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemberlakuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Bacaan Lainnya

Hardianto Kenneth, anggota Fraksi PDI-P, mengaku ragu fraksinya mampu membayar biaya kontrak yang kurang dimiliki PT Jakarta Subertendo (Jakpro).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta dan penyelenggara balapan Formula E masih harus membayar biaya komitmen £5 juta atau Rs 90,7 miliar.

“Hasil kesepakatan renegosiasi PT Jakpro dengan pihak FEO, bahwa PT Jakpro berkewajiban membayar kekurangan dana commitment fee sebesar lima juta pound sterling. Ditambah 10 sepuluh persen revenue pada tahun 2023,” ujar Kenneth, saat menyampaikan pandangan fraksinya, Rabu.

Kenneth mengatakan PT Jakpro masih terbebani biaya penyelenggaraan Formula E hingga 2024.

Pihak PDIP memperkirakan biaya operasi mencapai Rp 1,239 miliar. Pembiayaan, di sisi lain, tidak boleh menggunakan dana APBD DKI.

“Kami meragukan dana dimaksud, termasuk mempertanyakan kemampuan keuangan PT Jakpro, khususnya yang berkaitan dengan PKBMF-E (penyelenggaraan kegiatan balap mobil Formula E), serta manfaatnya apa dari sisi finansial,” kata Kenneth.

Sebelumnya, Managing Director Formula E Jakpro Gunung Kartiko mengatakan, dana commitment fee yang sebelumnya hanya Rp 2,3 triliun berhasil dinegosiasikan hingga mencapai Rp 560 miliar.

PT Jakpro telah melakukan negosiasi dengan FEO untuk memastikan penurunan biaya komitmen dapat tercapai.

“Berat sekali untuk kami laksanakan (negosiasi), itu dua malam lanjut terus, zoom meeting kita,” kata Gunung, 6 Oktober 2021.

Di Formula E 2022, 2023, dan 2024, kewajiban membayar Rp 2,3 triliun diganti dengan Rp 560 miliar selama tiga tahun.

Gunung mengatakan FEO telah berhasil menerima kesepakatan karena pandemi Covid-19 yang melanda Jakarta.

Namun, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Mahkamah Agung Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2021, dilaporkan Jakpro tengah melakukan negosiasi ulang dengan FEO terkait pembayaran commitment fee senilai 36 juta.

Sementara itu, Pemprov DKI melalui Dinas Olahraga Pemuda membayar komitmen fee sebesar 31 juta poundsterling atau Rp 560 miliar kepada DKI.

“Sisa kewajiban commitment fee sebesar Rp 5 juta pound sterling (setara Rp 90,7 miliar) akan dibayar oleh PT Jakpro di tahun ketiga dengan dana non-APBD,” dikutip dari LHP BPK, Senin (20/6/2022).

Pos terkait