Uji Publik Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 Dilakukan Demi Masa Depan Anak Bangsa

Uji Publik Revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 Dilakukan Demi Masa Depan Anak Bangsa ( Dok. Pikiran Rakyat )

epanrita.net – Lisda Sundari, Ketua Yayasan Anak Lentera, mengatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2012 No. 109 menilai kebutuhan mendesak untuk merevisinya.

Hal ini dikarenakan PP tidak dapat melindungi anak dari bahaya rokok.

Kajian PP juga diperlukan untuk menurunkan prevalensi perokok anak dari 9,4% menjadi 8,7% sejalan dengan tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Di Indonesia kalau kita bicarakan pengendalian tembakau itu peraturan yang ada cuma PP Nomor 109 tahun 2012. Sementara dengan peraturan yang seperti ini, jumlah perokok kita meningkat terus,” kata Lisda saat melakukan media visit Kompas, Kamis (18/8/2022).

Lisda mengatakan PP sebenarnya memiliki tujuan yang baik untuk melindungi kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, serta melindungi penduduk usia produktif, anak-anak, remaja dan ibu hamil.

Namun, menurutnya, Partai Rakyat yang sudah berusia 10 tahun itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk merevisi PP tersebut.

“Tujuannya cakep banget PP ini. Tapi tahun 2013-2021 tujuan ini sulit tercapai, nyatanya perokok anak terus meningkat sehingga kami menyimpulkan tidak mampu mengakomodir perkembangan zaman,” tutur Lisda.

Ia mengatakan, PP harus ditinjau ulang karena iklan rokok masih diperbolehkan, terpaan iklan online meningkat, dan regulasi rokok untuk anak tidak bisa melindungi anak. Gambar 57% cukai dan peringatan kesehatan masih diabaikan.

Banyak sekali materi yang harus dimasukan dalam review PP No. 109/2012, termasuk gambar peringatan kesehatan yang diperbesar; Larangan iklan, promosi dan sponsorship; Ini termasuk peraturan tentang rokok elektrik, larangan penjualan tembakau, dan penguatan fungsi penekanan konsumsi tembakau.

“Jadi makanya sebenarnya kalau saya bicara soal RPJMN prosesnya revisi PP itu adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk mencapai target RPJMN tadi, salah satunya dengan merevisi PP,” jelas dia.

Sejauh ini, Lesda tampaknya bolak-balik meninjau PP 109/2012. Selama periode 2019-2028, perubahan PP tersebut telah dibahas delapan kali antar kementerian.

Pada tahun yang sama, tingkat merokok anak meningkat menjadi 9,1%. Dengan demikian, target penurunan proporsi perokok anak menjadi 5,4% dalam RPJMN 2015-2019 telah gagal.

Kemudian, pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan mengajukan izin kepada Presiden untuk inisiatif peninjauan kebijakan tersebut. Sayangnya, Menteri Luar Negeri (Minsnig) mengembalikan masalah tersebut ke Kementerian Kesehatan untuk diselesaikan.

Kemenkes kembali menyiapkan naskah akademik dan tes umum terkait revisi PP tahun ini. Menurut rencana, Kementerian Pendidikan akan mengajukan izin kepada presiden untuk inisiatif lain.

“Jadi ada sebuah momentum yang kita khawatir akan lepas lagi. Apakah kita bisa menjadikan momentum juga untuk mengawal ini karena kita enggak ingin terulang lagi, didrop lagi hanya karena dikembalikan untuk dibahas kembali,” jelas Lisda.

Pos terkait