Para Aktivis Menolak Pilihan Jokowi Tangani Penyelesaian Pelanggaran HAM Pada Sidang Tahunan

Pilihan Jokowi tangani penyelesaian pelanggaran HAM tuai penolakan. (Dok.Detik com)

epanrita.net – Presiden Joko Widodo mengaku, pemerintah memperhatikan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.

Presiden Jokowi telah memutuskan cara penyelesaian ‘di luar persidangan’ untuk menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu. Para aktivis menolak hal tersebut dan ingin persoalan serius tersebut diselesaikan di persidangan. Berikut ini isu terkait keputusan presiden Jokowi (Keppres) baru-baru ini.

Bacaan Lainnya

Jokowi mengatakan dalam pidatonya pada sidang tahunan MPR yang diadakan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada tanggal 16 (waktu setempat) bahwa pihaknya prihatin soal penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia di masa lalu. Perhatian itu berwujud, pertama berurusan dengan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Kedua, dalam bentuk keppres.

“Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani,” kata Jokowi.

Sejauh ini belum jelas apa tim itu. Akan tetapi, tidak lama kemudian, penolakan terhadap tindakan non-yudisial untuk menangani pelanggaran berat hak asasi manusia segera muncul.

Penolakan

Pada Rabu (17/8), Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan penolakan. Mereka menyerukan pencabutan keppres Jokowi tersebut.

Koalisi tersebut terdiri dari korban tragedi Semanggi I Maria Catarina Sumarsih, istri Munir yakni Suciwati, KontraS, Imparsial, YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, PBHI, Amnesty International Indonesia, hingga INSERSIUM.

“Keppres tersebut secara tegas memperlihatkan bahwa pemerintah mengutamakan mekanisme non-yudisial dalam penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, dijadikan jalan pintas untuk seolah dianggap sudah menuntaskan pelanggaran HAM berat. Padahal, ini hanya cara yang dipilih pemerintah melayani para pelanggar HAM berat masa lalu agar terhindar dari mekanisme yudisial,” kata mereka dalam pernyataan bersama.

Sebagai catatan yang dilansir Antara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memiliki daftar 12 pelanggaran berat hak asasi manusia, di antaranya peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II di Jakarta pada tahun 1998 dan kerusuhan di berbagai provinsi pada Mei 1998. Dari kasus Wasior Manokwari tahun 2001 hingga kasus Wamena tahun 2003.

Pada tahun 1997-1998, terjadi penghilangan orang secara paksa pada 1997-1998 di pelbagai provinsi, peristiwa Talangsari Lampung 1989, peristiwa pembunuhan massal 1965-1966, penembakan misterius 1982-1985, peristiwa Simpang KKA Aceh 1999 dn Jambu Keupok Aceh 2003, pembunuhan ‘dukun santen’ 1998, peristiwa Rumoh Geudong di Aceh 1989, hingga peristiwa Paniai di Papua pada 2014.

Berikut isi penegasan Solidaritas Masyarakat Sipil atas keputusan Partai Republik membentuk tim resolusi non-yudisial atas pelanggaran HAM berat di masa lalu:

  1. Presiden RI Membatalkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu;
  2. Presiden Joko Widodo memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) dengan melakukan penyidikan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu;
  3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia segera merekomendasikan dan/atau mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM Ad-hoc atas Peristiwa Pelanggaran HAM Berat masa lalu;
  4. Pemerintah dan DPR RI membahas RUU KKR dan membuka seluas-luasnya partisipasi publik secara bermakna (meaningful participation) khususnya penyintas dan keluarga korban Pelanggaran HAM Berat sesuai dengan mandat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.006/PUU-IV/2006;

Hendardi, Ketua Sitara Institute, mengatakan Kerpres tersebut mengubur aspirasi dan harapan para korban untuk tidak pernah merdeka dari imputas pelaku pelanggaran HAM.

“Langkah pemerintah membuktikan bahwa Jokowi tidak mampu (unable) dan tidak mau (unwilling) menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM, bahkan yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM,” kata Hendardi dalam keterangan pers tertulis.

Cara non-yudisial dinilainya bertentangan dengan amanat UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Setara Institute tidak menerima cara penyelesaian non-yudisial bagi pelanggaran HAM berat. Soalnya, itu sama saja cuci tangan negara.

“Keppres ini bagian dari persekongkolan berbagai pihak untuk mencetak prestasi absurd bagi Jokowi, pemutihan bagi yang selama ini diduga terlibat pelanggaran HAM, dan bahkan bagi para pejabat dan lingkaran kekuasaan yang selama ini tersandung tuduhan pelanggaran HAM, sehingga terus menerus gagal dalam pencapresan,” kata Hendardi.

Pos terkait